Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait penyidikan kasus dugaan suap untuk perizinan tambang di Kabupaten Tanah Laut, Sulawesi Selatan. Ia diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Adriansyah, anggota DPR RI Fraksi PDI-P yang tertangkap tangan saat berlangsungnya Kongres PDIP di Bali 9 April lalu.
Hasto dikorek keterangan soal dugaan permintaan bantuan dana untuk Kongres IV PDI Perjuangan. Namun, Hasto membantah partai banteng meminta bantuan kader buat pelaksanaan Kongres IV di Sanur, Denpasar.
Hasto menerangkan, PDIP sudah menyepakati tak ada permintaan bantuan dana. Sebab, iuran anggota sudah cukup menutup operasional kongres.
"Satu bulan sebelum kongres dan satu minggu sebelum kongres dalam rapat Fraksi DPP Partai sudah menegaskan, kami tidak memerlukan bantuan karena dana gotong royong yang dikumpulkan partai baik dari sumber internal maupun mereka-mereka yang peduli pada upaya mendukung PDIP sebagai partai ideologis yang prokerakyatan dana untuk kongres sudah cukup," kata Hasto seusai diperiksa KPK, Rabu (15/7), lansir
MetroTvNews.
Hasto diperiksa lantaran Bambang Hartono selaku pengacara marketing manager PT MMS Andrew Hidayat yang diduga menyuap Andriansyah mengatakan, kliennya (Andrew) memberikan uang Rp1 miliar, USD50 ribu, dan 50 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,05 miliar) sebagai bantuan untuk kongres PDI Perjuangan di Bali, namun sebelum uang itu sempat diberikan ke Kongres, Adriansyah keburu ditangkap pada 9 April 2015.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Adriansyah ditangkap KPK usai mengikuti kongres partai berlambang banteng moncong putih itu di Sanur, Bali, Kamis 9 April malam. Penangkapan itu pun membuat Kongres IV PDIP ditutup lebih cepat dari jadwal seharusnya Minggu 12 April.
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "KPK Garap Sekjen PDIP Terkait Dugaan Suap Izin Tambang dan Dana Kongres PDIP"
Posting Komentar